Jumat, 15 Oktober 2010

Kebijakan Moneter, Fiskal, Perdagangan Luar Negeri , dan Neraca Pembayaran

kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang berurusan dengan:

  1. pengendalian lembaga keuangan, dan menetapkan nisbah cadangan kas tetap oleh bank-bank komersial
  2. pengendalian jumlah uang yang beredar dengan cara penjualan dan pembelian secara aktif surat-surat berharga.
  3. mengendalikan tingkat suku bunga tertentu dengan cara membeli dan menjual secara pasif surat-surat berharga.

ciri-ciri kebijaksanaan moneter di negara berkembang

  1. pendirian lembaga keuangan
  2. kebijaksanaan suku bunga
  3. pengendalian kredit
    1. perimbangan antara penawaran dan permintaan uang
    2. pinjaman pemerintah
  • bunga rendah
  •     bunga tinggi

Alat kebijakan moneter:

  • Operasi Pasar Terbuka di pasar uang rupiah maupun valas
  • Penetapan cadangan wajib minimum
  • Penetapan tingkat diskonto
  • Pengaturan kredit atau pembiayaan
  • Kebijaksanaan lain yang dianggap perlu.


     

    SEBELUM 1966

    1950-an sektor keuangan formal di indonesia terdiri atas sebuah bank sentral, 5 buah bank umum, sebuah bank pembangunan milik negara, dan sekitar 100 buah bank swasta dan 4 buah bank asing.

    pada pertengahan 1950-an tingkat inflasi mulai tingi.

    1960-an pengendalian jumlah uang yang beredar.

    1965 tingkat inflasi lebih 600%, akibatnya bank-bank umum menjadi lumpuh. Untuk membiayai defisit apbn yang amat besar menggunakan kebijaksanaan menciptakan uang.


     

    KEBIJAKSANAAN MONETER ORBA

  1. campur tangan pemerintah mulai dikurangi, pengusaha swasta diberi kesempatan untuk berperan lebih besar.
  2. pengawasan devisa dihapuskan dan menganut lalu lintas devisa bebas.
  3. kebijaksanaan anggaran belanja berimbang, defisit ditutup dengan pinjaman luar negeri
  4. usaha mobilisasi tabungan dan menyalurkan kredit bagi sektor-sektor penting dan produktif
  5. program tingkat suku bunga tinggi oktober 1968.


 

Perkembangan Inflasi:

  1. Sebelum 1966

    Penyebab: defisit anggaran belanja, ATingginya 650%.

  2. Sesudah 1966

    1969 inflasi dapat ditekan hingga di bawah 10%. 1972/1973 terjadi kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras disamping juga karena kenaikan harga migas empat kali lipat. 1974, inflasi memuncak hingga 41%, pemerintah memberlakukan tingkat suku bunga tinggi. 1978 rupiah didevaluasikan sebesar 50% terhadap dolar as. 1980-1981 penerimaan pemerintah secara nominal dari minyak hampir dua kali lipat. 1982 harga migas berangsur-angsur turun.September 1984 ketakutan terhadap devaluasi menyebabkan pelarian modal (capital flight). Pemerintah campur tangan dengan yang menyebabkan tingkat suku bunga antar bank menjadi 45% dan berhasil menarik capital flight .


 

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara).

Sasaran kebijakan fiskal pemerintah di negara berkembang:

  • Stabilitas ekonomi makro
  • Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri
  • Meningkatkan distribusi pendapatan.


 

Perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal orla dan orba. era orde lama mengatasi defisit dengan mencetak lebih banyak uang. Sedangkan pada awal bedirinya orba memakai anggaran berimbang (balanced budget) dengan pinjaman luar negeri.

    Peranan pemerintah dalam perekonomian modern

  • Peran alokatif
  • Peran distributif
  • Peran stabilisatif
  • Peran dinamisatif


     

  1. pengeluaran rutin

merupakan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi :

  • belanja pegawai
  • belanja barang
  • berbagai macam subsidi(subsidi daerah, harga barang)
  • angsuran dan bunga utang pemerintah dan pengeluaran lain.


     

2. pengeluaran pembangunan

pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Perkembangan pengeluaran pemerintah

Dari pelita ke pelita:

  1. Pelita I jumlah pengeluaran Rp.3.238,1 m,

    Terdiri atas rutin Rp.2.005,2m (62,49%)dan

    Pembangunan Rp.1.232,9m(37,51%).

  2. Pelita II, jumlah pengeluaran Rp.17.997,5m

    Terdiri atas rutin rp8.871,1m (49,22%), dan

    Pembangunan rp.9.126,4m (50,78%).

  3. Pelita III, jumlah pengeluaran Rp.66.376,7 m

    Terdiri atas rutin Rp.32.247,5m (48,92%) dan

    Pembangunan Rp.34.129,2m (51,08%).

  4. Pelita IV, jumlah pengeluaran Rp.124.045,4m

    Terdiri atas rutin Rp.73.160,3m (58,13%) dan

    Pembangunan Rp.50.885,1m (41,87%).

  5. Pelita V, jumlah pengeluaran Rp.262.233,3 m

    Terdiri atas rutin Rp.157.386,9 m (60,25%)

    Pembangunan Rp.104.846,4 m (39,75%).

1951-1958, sistem Fiskal sangat tergantung dari perdag. Internasional

Akhir 1950-an secara persentase turun sebagai akibat turunnya harga produk ekspor seperti; karet dan produk lain di pasar internasional.

Pemerintah melaksanakan kebijak APB yang defisit untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan. Akibatnya menimbulkan inflasi kumulatif.


 

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL:

  • Meningkatkan laju pertumbuhan investasi
  • Mendorong investasi secara sosial
  • Meningkatkan kesempatan kerja
  • Mempertahankan stabilitas ekonomi
  • Menanggulangi Inflasi
  • Redistribusi Pendapatan


 

Pola Pengeluaran:

PengeluaranPemerintah dengan pendekatan pengeluaran menyatakan:

    Y = C+I+G+X-M

G merupakan pengeluaran pemerintah (government expenditure)

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.     


 

Pola Penerimaan:

Penerimaan Negara dapat dirumuskan dengan:

    R = Rf + Rd

Rf = penerimaan yang berasal dari luar negeri, seperti penerimaan Migas dan Penerimaan Pembangunan.

Rd =penerimaan yang berasal dari dalam negeri, seperti penerimaan pajak-pajak dalam negeri (non migas) dan bukan pajak.


 

Intervensi dan Fungsi ekonomi Pemerintah

  1. Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

    Barang Ekonomi dibagi menjadi:

    1. Barang Pribadi, barang yang dimiliki atau untuk dinikmati secara pribadi oleh seseorang atau sekelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui transaksi jual beli.
    2. Barang Sosial, adalah barang yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak untuk dinikmati secara pribadi.
  2. Peran distributif , yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya , kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Disisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan kembali secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.
  3. Peran stabilisatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Misalnya jika perekonomian dalam negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor, tingginya tingkat suku bunga perbankan,atau perang harga.
  4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh berkembang dan maju. Misalnya jika pemerintah melakukan kebijakan hanya terbatas pada instansi dijajarannya sedangkan swasta justru terpasung.


     

Kebijaksanaan Pemerintah Orba dalam anggaran Belanja:

  1. Menjalankan anggaran belanja berimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total,baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri termasuk bantuan luar negeri.
  2. Mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
  3. Pengeluaran rutin dibatasi, prioritas diberikan kepada pengeluaran yang produktif untuk pembangunan.
  4. Meningkatkan tabungan pemerintah (selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin)
  5. Mendorong semaksimal mungkin pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri untuk pengembangan produksi.


 

Perdagangan Luar Negeri:

Kebijakan umum dibidang perdagangan luar negeri pada dasarnya terdiri dari:

  • kebijakan perdagangan ekspor dan kebijakan perdagangan impor.
  • Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sektor perdagangan seperti fungsi trade advocacy, market penetration, market acces dan lain-lain.

FAKTOR PENDORONG TERJADINYA :

  1. Memperoleh barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri.
  2. Mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain.
  3. Memperluas pasar produk dalam negeri.
  4. Memperoleh keuntungan dari Spesialisasi.


 

Teori Perdagangan Internasional:

  • Merkantilisme

    Perekonomian suatu negara makin makmur

    Bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan (ekspor suatu negara harus maksimal, tetapi disisi lain impor minimal).

  • Keunggulan absolut

    Adam smith: surplus perdagangan yang dipaksakan lewat mekanisme proteksi dan monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Akibatnya produksi menjadi lebih sedikit dan juga harganya relatif mahal.

    Adam smith yakin bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila dilakukan melalui mekanisme perdagangan bebas.

    Keunggulan absolut yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan produksi dengan biaya yang lebih rendah dan dengan input yang sama dapat dihasilkan

    Output yang lebih banyak.


     

Keuntungan Perdagangan Bebas:

  1. Meningkatkan persaingan, memperbaiki alokasi segenap sumber daya serta menciptakan skala ekonomis.
  2. Menimbulkan tekanan-tekanan yang mengarah pada peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas produk, serta penyempurnaan mutu teknologi produksi.
  3. Memacu pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai laba dan mempromosikan peningkatan tabungan serta investasi yang kemudian semakin memacu pertumbuhan selanjutnya di masa mendatang.
  4. Perdagangan bebas akan menarik masuk modal, keahlian, dan teknologi dari luar negeri, yang kesemuanya ini merupakan sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.
  5. Perdagangan bebas mendatangkan devisa yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan impor.

  6. Perdagangan bebas cenderung menghapuskan setiap distorsi harga yang mahal, yang diakibatkan oleh investasi pemerintah yang salah arah, baik itu di pasar ekspor maupun pasar valuta asing, serta menyempurnakan alokasi pasar yang akan mengikis praktek-praktek korupsi dan perburuan rente nonproduktif yang sering kali timbul sebagi akibat dari intervensi pemerintah yang terlalu aktif.
  7. Perdagangan bebas meningkatkan pemerataan untuk mendapatkan akses ke setiap sumber daya yang langka, serta memperbaiki kualitas alokasi sumber daya secara keseluruhan.


 

Kebijaksanaan dan Permasalahan Perdagangan LN

  1. Kebijaksanaan yang berorientasi keluar bagi barang-barang primer (mendorong ekspor atas produk-produk pertanian dan bahan-bahan mentah pada umumnya.
  2. Kebijaksanaan yang berorientasi keluar bagi barang-barang sekunder (peningkatan ekspor produk-produk industri manufaktur).
  3. Kebijakan yang berorientasi ke dalam bagi barang-barang sekunder (yakni mengutamakan swasembada dalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang industri terutama mobil, alat angkutan, dan barang konsumsi tahan lama).


 

Kebijaksanaan dan masalah perdagangan LN

    (Strategi Promosi Ekspor /SPE dan Indusri Substitusi Impor (ISI)

a. Penerapan substitusi impor dan hasilnya di indonesia.

  • Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orba telah menimbulkan high cost economy
  • Industri substitusi impor di indonesia lebih mengedepankan pengembangan industri skala besar yang padat modal dalam bentuk joint venture dengan perusahaan asing, telah menimbulkan ketimpangan yang makin melebar antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
  • Isi berdampak negatif terhadap neraca pembayaran karena ISI pada umumnya sangat tergantung pada impor bahan baku, barang modal, input perantara dan material lainnya.


 

Kelemahan atau kegagalan strategi ISI di indonesia:

  • Bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan yang siap digunakan. External Diseconomies
  • Pasar yang dilayani oleh produsen adalah domestik sehingga tidak tahu kemampuan bersaing di pasar internasional.
  • Belum tentu tingkat ketergantungan menjadi rendah dengan strategi ISI karena bahan baku masih terus diimpor.
  • Teknologi ISI kebanyakan padat modal dan sedikit menyerap tk.
  • Nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah daripada barang yang dihasilkan industri yang sama di pasar internasioanal.
  • Potensi permintaan dalam negeri yang masih meragukan.


 

B. Strategi Promosi Ekspor (SPE)

    Outward-oriented strategy yaitu strategi orientasi keluar yang merupakan dasar dari strategi promosi ekspor (spe), menghubungkan ekonomi domestik dengan ekonomi dunia lewat promosi perdagangan

Syarat Keberhasilan SPE:

  • Pasar harus menciptakan signal harga yang benar, sepenuhnya merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan, baik di pasar input maupun output.
  • Tingkat proteksi dari impor harus rendah.
  • Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan.
  • Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor.
  • Deregulasi 4 juli 1996 yaitu tentang pelayanan khusus kepabeanan dan perpajakan, pencabutan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor, dan penyederhanaan prosedur memperoleh ska.

  • Deregulasi 7 Juli 1997 tentang peningkatan daya saing global dari barang-barang dalam negeri.
  • Deregulasi 3 Oktober 1997 tentang fasilitas dana talangan bagi eksportir dan non eksportir yang berperan sebagai pemasok barang bagi eksportir.
  • Deregulasi 3 November 1997 tentang pemberian fasilitas ekspor seperti penurunan pajak ekspor, penghapusan pph atas impor emas batangan untuk menghasilkan barang perhiasan untuk


 

Perdagangan Luar Negeri & Globalisasi

Pentingnya kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam era global:

  • Disatu sisi, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.
  • Disisi yang lain kebijakan tersebut harus mendukung pertumbuhan ekonomi didalam negeri terutama sector riel, sehingga dapat mempercepat masa recovery dari keterpurukan akibat krisis ekonomi akhir tahun 90-an lalu.

Kapan Era Perdangangan Bebas:

  • Era perdagangan bebas akan diterapkan oleh Negara maju APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh Negara berkembang APEC pada tahub 2020. Bahkan blok perdagangan regional ASEAN melalui AFTA, perdagangan bebas telah dimulai sejak tahun 2003
  • Era perdagangan bebas adalah era persaingan, oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas disetiap sector terutama yang menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar dunia.


 

Yang Harus Dilakukan Pemerintah

  • Mencanangkan kebijakan ekonomi yang strategis dan berpandangan kedepan melalui kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk ekspor non migas Indonesia sekaligus menghadapi globalisasi perdagangan dunia yang semakin cepat dan dinamis.
  • Diversifikasi pasar dan diversifikasi produk dijadikan strategi dasar untuk menghadapi persaingan global.
  • Program-program yang dilakukan pemerintah adalah : peningkatan ekspor non migas terutama bagi produk-produk yang berbasis sumber daya Indonesia, pemberdayaan dunia usaha terutama UKM yang berorientasi ekspor serta peningkatan kapasitas produksi terutama bagi industri yang idle menjadi program prioritas di bidang perdagangan luar negeri.


     

    NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).


 

Transaksi dalam neraca Pembayaran

  • Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
  • Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.


 

Awal Mula Utang Luar Negeri

  • Awal pemerintahan ORBA berorientasi pada strategi pemerataan yang berlandaskan pada "Growth model"
  • "Growth Model Strategy", yaitu strategi pembangunan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang atau secara terarah memusat sehingga menimbulkan efek pertumbuhan yang tinggi
  • Yang menjadi permasalahan utama adalah pembentukan modal untuk pembangunan.

    Sumber?

  • -Tak dapat disangkal lagi bahwa Utang Luar negeri merupakan cara pemecahan yang pragmatis dan realistis bagi suatu negara yang kekurangan modal untuk membangun negerinya.


 

korelasi antara pertumbuhan PDB riil dan peningkatan jumlah ULN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pertahun sejak akhir tahun 1970selalu positif dan tingkat pendapatan perkapita meningkat terus , tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus tiap tahun. Seharusnya korelasinya negatif.


 


 


 

Indicator Mengukur Beban Utang Luar Negeri

Debt Service Ratio yakni suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara pembayaran tiap tahun cicilan utang luar negeri ditambah bungannya dengan penerimaan ekspor bersih dalam tahun yang bersangkutan.


 

0 komentar:

Poskan Komentar