KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

Kebijaksanaan Fiskal.    

    Adalah Kebijaksanaan – kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara).

• 1951-1958, sistem Fiskal sangat tergantung dari perdag. Internasional
  
• Akhir 1950-an secara persentase turun sebagai akibat turunnya harga produk ekspor seperti; karet dan produk lain di pasar internasional.
  
• Pemerintah melaksanakan kebijak APB yang defisit untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan. Akibatnya menimbulkan inflasi kumulatif.
  

  Ada tiga jenis APB yaitu:
  

  
   

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL:

• Meningkatkan laju pertumbuhan investasi
  
• Mendorong investasi secara sosial
  
• Meningkatkan kesempatan kerja
  
• Mempertahankan stabilitas ekonomi
  
• Menanggulangi Inflasi
  
• Redistribusi Pendapatan
  

 

Pola Pengeluaran:

PengeluaranPemerintah dengan pendekatan pengeluaran menyatakan:

    Y = C+I+G+X-M

G merupakan pengeluaran pemerintah (government expenditure)

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.     

 

Pola Penerimaan:

Penerimaan Negara dapat dirumuskan dengan:

    R = Rf + Rd

Rf = penerimaan yang berasal dari luar negeri, seperti penerimaan Migas dan Penerimaan Pembangunan.

Rd =penerimaan yang berasal dari dalam negeri, seperti penerimaan pajak-pajak dalam negeri (non migas) dan bukan pajak.

 

Intervensi dan Fungsi ekonomi Pemerintah

1. Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
   

   Barang Ekonomi dibagi menjadi:
   

• Barang Pribadi, barang yang dimiliki atau untuk dinikmati secara pribadi oleh seseorang atau sekelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui transaksi jual beli.
  
• Barang Sosial, adalah barang yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak untuk dinikmati secara pribadi.
  

1. Peran distributif , yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya , kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Disisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan kembali secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.
   
2. Peran stabilisatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Misalnya jika perekonomian dalam negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor, tingginya tingkat suku bunga perbankan,atau perang harga.
   
3. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh berkembang dan maju. Misalnya jika pemerintah melakukan kebijakan hanya terbatas pada instansi dijajarannya sedangkan swasta justru terpasung.
   

   
    

Kebijaksanaan Pemerintah Orba dalam anggaran Belanja:

1. Menjalankan anggaran belanja berimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total,baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri termasuk bantuan luar negeri.
   
2. Mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
   
3. Pengeluaran rutin dibatasi, prioritas diberikan kepada pengeluaran yang produktif untuk pembangunan.
   
4. Meningkatkan tabungan pemerintah (selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin)
   
5. Mendorong semaksimal mungkin pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri untuk pengembangan produksi.
   

Read the rest of this entry »

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

Kebijaksanaan Fiskal.    

    Adalah Kebijaksanaan – kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara).

• 1951-1958, sistem Fiskal sangat tergantung dari perdag. Internasional
  
• Akhir 1950-an secara persentase turun sebagai akibat turunnya harga produk ekspor seperti; karet dan produk lain di pasar internasional.
  
• Pemerintah melaksanakan kebijak APB yang defisit untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan. Akibatnya menimbulkan inflasi kumulatif.
  

  Ada tiga jenis APB yaitu:
  

  
   

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL:

• Meningkatkan laju pertumbuhan investasi
  
• Mendorong investasi secara sosial
  
• Meningkatkan kesempatan kerja
  
• Mempertahankan stabilitas ekonomi
  
• Menanggulangi Inflasi
  
• Redistribusi Pendapatan
  

 

Pola Pengeluaran:

PengeluaranPemerintah dengan pendekatan pengeluaran menyatakan:

    Y = C+I+G+X-M

G merupakan pengeluaran pemerintah (government expenditure)

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.     

 

Pola Penerimaan:

Penerimaan Negara dapat dirumuskan dengan:

    R = Rf + Rd

Rf = penerimaan yang berasal dari luar negeri, seperti penerimaan Migas dan Penerimaan Pembangunan.

Rd =penerimaan yang berasal dari dalam negeri, seperti penerimaan pajak-pajak dalam negeri (non migas) dan bukan pajak.

 

Intervensi dan Fungsi ekonomi Pemerintah

1. Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
   

   Barang Ekonomi dibagi menjadi:
   

• Barang Pribadi, barang yang dimiliki atau untuk dinikmati secara pribadi oleh seseorang atau sekelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui transaksi jual beli.
  
• Barang Sosial, adalah barang yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak untuk dinikmati secara pribadi.
  

1. Peran distributif , yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya , kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Disisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan kembali secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.
   
2. Peran stabilisatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Misalnya jika perekonomian dalam negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor, tingginya tingkat suku bunga perbankan,atau perang harga.
   
3. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh berkembang dan maju. Misalnya jika pemerintah melakukan kebijakan hanya terbatas pada instansi dijajarannya sedangkan swasta justru terpasung.
   

   
    

Kebijaksanaan Pemerintah Orba dalam anggaran Belanja:

1. Menjalankan anggaran belanja berimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total,baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri termasuk bantuan luar negeri.
   
2. Mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
   
3. Pengeluaran rutin dibatasi, prioritas diberikan kepada pengeluaran yang produktif untuk pembangunan.
   
4. Meningkatkan tabungan pemerintah (selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin)
   
5. Mendorong semaksimal mungkin pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri untuk pengembangan produksi.
   

Read the rest of this entry »

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan Luar Negeri:

Kebijakan umum dibidang perdagangan luar negeri pada dasarnya terdiri dari:

• kebijakan perdagangan ekspor dan kebijakan perdagangan impor.
  
• Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sektor perdagangan seperti fungsi trade advocacy, market penetration, market acces dan lain-lain.
  

FAKTOR PENDORONG TERJADINYA :

1. Memperoleh barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri.
   
2. Mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain.
   
3. Memperluas pasar produk dalam negeri.
   
4. Memperoleh keuntungan dari Spesialisasi.
   

 

Teori Perdagangan Internasional:

• Merkantilisme
  

  Perekonomian suatu negara makin makmur
  

  Bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan (ekspor suatu negara harus maksimal, tetapi disisi lain impor minimal).
  

• Keunggulan absolut
  

  Adam smith: surplus perdagangan yang dipaksakan lewat mekanisme proteksi dan monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Akibatnya produksi menjadi lebih sedikit dan juga harganya relatif mahal.
  

  Adam smith yakin bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila dilakukan melalui mekanisme perdagangan bebas.
  

  Keunggulan absolut yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan produksi dengan biaya yang lebih rendah dan dengan input yang sama dapat dihasilkan
  

  Output yang lebih banyak.
  

  
   

Keuntungan Perdagangan Bebas:

1. Meningkatkan persaingan, memperbaiki alokasi segenap sumber daya serta menciptakan skala ekonomis.
   
2. Menimbulkan tekanan-tekanan yang mengarah pada peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas produk, serta penyempurnaan mutu teknologi produksi.
   
3. Memacu pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai laba dan mempromosikan peningkatan tabungan serta investasi yang kemudian semakin memacu pertumbuhan selanjutnya di masa mendatang.
   
4. Perdagangan bebas akan menarik masuk modal, keahlian, dan teknologi dari luar negeri, yang kesemuanya ini merupakan sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.
   
5. Perdagangan bebas mendatangkan devisa yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan impor.
   
   
6. Perdagangan bebas cenderung menghapuskan setiap distorsi harga yang mahal, yang diakibatkan oleh investasi pemerintah yang salah arah, baik itu di pasar ekspor maupun pasar valuta asing, serta menyempurnakan alokasi pasar yang akan mengikis praktek-praktek korupsi dan perburuan rente nonproduktif yang sering kali timbul sebagi akibat dari intervensi pemerintah yang terlalu aktif.
   
7. Perdagangan bebas meningkatkan pemerataan untuk mendapatkan akses ke setiap sumber daya yang langka, serta memperbaiki kualitas alokasi sumber daya secara keseluruhan.
   

 

Kebijaksanaan dan Permasalahan Perdagangan LN

1. Kebijaksanaan yang berorientasi keluar bagi barang-barang primer (mendorong ekspor atas produk-produk pertanian dan bahan-bahan mentah pada umumnya.
   
2. Kebijaksanaan yang berorientasi keluar bagi barang-barang sekunder (peningkatan ekspor produk-produk industri manufaktur).
   
3. Kebijakan yang berorientasi ke dalam bagi barang-barang sekunder (yakni mengutamakan swasembada dalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang industri terutama mobil, alat angkutan, dan barang konsumsi tahan lama).
   

 

 

Kebijaksanaan dan masalah perdagangan LN

    (Strategi Promosi Ekspor /SPE dan Indusri Substitusi Impor (ISI)

a. Penerapan substitusi impor dan hasilnya di indonesia.

• Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orba telah menimbulkan high cost economy
  
• Industri substitusi impor di indonesia lebih mengedepankan pengembangan industri skala besar yang padat modal dalam bentuk joint venture dengan perusahaan asing, telah menimbulkan ketimpangan yang makin melebar antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
  
• Isi berdampak negatif terhadap neraca pembayaran karena ISI pada umumnya sangat tergantung pada impor bahan baku, barang modal, input perantara dan material lainnya.
  

 

Kelemahan atau kegagalan strategi ISI di indonesia:

• Bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan yang siap digunakan. External Diseconomies
  
• Pasar yang dilayani oleh produsen adalah domestik sehingga tidak tahu kemampuan bersaing di pasar internasional.
  
• Belum tentu tingkat ketergantungan menjadi rendah dengan strategi ISI karena bahan baku masih terus diimpor.
  
• Teknologi ISI kebanyakan padat modal dan sedikit menyerap tk.
  
• Nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah daripada barang yang dihasilkan industri yang sama di pasar internasioanal.
  
• Potensi permintaan dalam negeri yang masih meragukan.
  

 

B. Strategi Promosi Ekspor (SPE)

    Outward-oriented strategy yaitu strategi orientasi keluar yang merupakan dasar dari strategi promosi ekspor (spe), menghubungkan ekonomi domestik dengan ekonomi dunia lewat promosi perdagangan

Syarat Keberhasilan SPE:

• Pasar harus menciptakan signal harga yang benar, sepenuhnya merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan, baik di pasar input maupun output.
  
• Tingkat proteksi dari impor harus rendah.
  
• Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan.
  
• Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor.
  
• Deregulasi 4 juli 1996 yaitu tentang pelayanan khusus kepabeanan dan perpajakan, pencabutan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor, dan penyederhanaan prosedur memperoleh ska.
  
  
• Deregulasi 7 Juli 1997 tentang peningkatan daya saing global dari barang-barang dalam negeri.
  
• Deregulasi 3 Oktober 1997 tentang fasilitas dana talangan bagi eksportir dan non eksportir yang berperan sebagai pemasok barang bagi eksportir.
  
• Deregulasi 3 November 1997 tentang pemberian fasilitas ekspor seperti penurunan pajak ekspor, penghapusan pph atas impor emas batangan untuk menghasilkan barang perhiasan untuk
  

 

Perdagangan Luar Negeri & Globalisasi

Pentingnya kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam era global:

• Disatu sisi, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.
  
• Disisi yang lain kebijakan tersebut harus mendukung pertumbuhan ekonomi didalam negeri terutama sector riel, sehingga dapat mempercepat masa recovery dari keterpurukan akibat krisis ekonomi akhir tahun 90-an lalu.
  

Kapan Era Perdangangan Bebas:

• Era perdagangan bebas akan diterapkan oleh Negara maju APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh Negara berkembang APEC pada tahub 2020. Bahkan blok perdagangan regional ASEAN melalui AFTA, perdagangan bebas telah dimulai sejak tahun 2003
  
• Era perdagangan bebas adalah era persaingan, oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas disetiap sector terutama yang menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar dunia.
  

 

Yang Harus Dilakukan Pemerintah

• Mencanangkan kebijakan ekonomi yang strategis dan berpandangan kedepan melalui kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk ekspor non migas Indonesia sekaligus menghadapi globalisasi perdagangan dunia yang semakin cepat dan dinamis.
  
• Diversifikasi pasar dan diversifikasi produk dijadikan strategi dasar untuk menghadapi persaingan global.
  
• Program-program yang dilakukan pemerintah adalah : peningkatan ekspor non migas terutama bagi produk-produk yang berbasis sumber daya Indonesia, pemberdayaan dunia usaha terutama UKM yang berorientasi ekspor serta peningkatan kapasitas produksi terutama bagi industri yang idle menjadi program prioritas di bidang perdagangan luar negeri.
  

  
   

  NERACA PEMBAYARAN
  

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

 

Transaksi dalam neraca Pembayaran

• Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
  
• Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
  

 

Awal Mula Utang Luar Negeri

• Awal pemerintahan ORBA berorientasi pada strategi pemerataan yang berlandaskan pada "Growth model"
  
• "Growth Model Strategy", yaitu strategi pembangunan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang atau secara terarah memusat sehingga menimbulkan efek pertumbuhan yang tinggi
  
• Yang menjadi permasalahan utama adalah pembentukan modal untuk pembangunan.
  

  Sumber?
  

• -Tak dapat disangkal lagi bahwa Utang Luar negeri merupakan cara pemecahan yang pragmatis dan realistis bagi suatu negara yang kekurangan modal untuk membangun negerinya.
  

Apakah ada korelasi antara pertumbuhan PDB riil dan peningkatan jumlah ULN?

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pertahun sejak akhir tahun 1970selalu positif dan tingkat pendapatan perkapita meningkat terus , tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus tiap tahun. Seharusnya korelasinya negatif.

 

Indicator Mengukur Beban Utang Luar Negeri

Debt Service Ratio yakni suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara pembayaran tiap tahun cicilan utang luar negeri ditambah bungannya dengan penerimaan ekspor bersih dalam tahun yang bersangkutan.

Read the rest of this entry »

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan Luar Negeri:

Kebijakan umum dibidang perdagangan luar negeri pada dasarnya terdiri dari:

• kebijakan perdagangan ekspor dan kebijakan perdagangan impor.
  
• Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sektor perdagangan seperti fungsi trade advocacy, market penetration, market acces dan lain-lain.
  

FAKTOR PENDORONG TERJADINYA :

1. Memperoleh barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri.
   
2. Mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain.
   
3. Memperluas pasar produk dalam negeri.
   
4. Memperoleh keuntungan dari Spesialisasi.
   

 

Teori Perdagangan Internasional:

• Merkantilisme
  

  Perekonomian suatu negara makin makmur
  

  Bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan (ekspor suatu negara harus maksimal, tetapi disisi lain impor minimal).
  

• Keunggulan absolut
  

  Adam smith: surplus perdagangan yang dipaksakan lewat mekanisme proteksi dan monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Akibatnya produksi menjadi lebih sedikit dan juga harganya relatif mahal.
  

  Adam smith yakin bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila dilakukan melalui mekanisme perdagangan bebas.
  

  Keunggulan absolut yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan produksi dengan biaya yang lebih rendah dan dengan input yang sama dapat dihasilkan
  

  Output yang lebih banyak.
  

  
   

Keuntungan Perdagangan Bebas:

1. Meningkatkan persaingan, memperbaiki alokasi segenap sumber daya serta menciptakan skala ekonomis.
   
2. Menimbulkan tekanan-tekanan yang mengarah pada peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas produk, serta penyempurnaan mutu teknologi produksi.
   
3. Memacu pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai laba dan mempromosikan peningkatan tabungan serta investasi yang kemudian semakin memacu pertumbuhan selanjutnya di masa mendatang.
   
4. Perdagangan bebas akan menarik masuk modal, keahlian, dan teknologi dari luar negeri, yang kesemuanya ini merupakan sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.
   
5. Perdagangan bebas mendatangkan devisa yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan impor.
   
   
6. Perdagangan bebas cenderung menghapuskan setiap distorsi harga yang mahal, yang diakibatkan oleh investasi pemerintah yang salah arah, baik itu di pasar ekspor maupun pasar valuta asing, serta menyempurnakan alokasi pasar yang akan mengikis praktek-praktek korupsi dan perburuan rente nonproduktif yang sering kali timbul sebagi akibat dari intervensi pemerintah yang terlalu aktif.
   
7. Perdagangan bebas meningkatkan pemerataan untuk mendapatkan akses ke setiap sumber daya yang langka, serta memperbaiki kualitas alokasi sumber daya secara keseluruhan.
   

 

Kebijaksanaan dan Permasalahan Perdagangan LN

1. Kebijaksanaan yang berorientasi keluar bagi barang-barang primer (mendorong ekspor atas produk-produk pertanian dan bahan-bahan mentah pada umumnya.
   
2. Kebijaksanaan yang berorientasi keluar bagi barang-barang sekunder (peningkatan ekspor produk-produk industri manufaktur).
   
3. Kebijakan yang berorientasi ke dalam bagi barang-barang sekunder (yakni mengutamakan swasembada dalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang industri terutama mobil, alat angkutan, dan barang konsumsi tahan lama).
   

 

 

Kebijaksanaan dan masalah perdagangan LN

    (Strategi Promosi Ekspor /SPE dan Indusri Substitusi Impor (ISI)

a. Penerapan substitusi impor dan hasilnya di indonesia.

• Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orba telah menimbulkan high cost economy
  
• Industri substitusi impor di indonesia lebih mengedepankan pengembangan industri skala besar yang padat modal dalam bentuk joint venture dengan perusahaan asing, telah menimbulkan ketimpangan yang makin melebar antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
  
• Isi berdampak negatif terhadap neraca pembayaran karena ISI pada umumnya sangat tergantung pada impor bahan baku, barang modal, input perantara dan material lainnya.
  

 

Kelemahan atau kegagalan strategi ISI di indonesia:

• Bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan yang siap digunakan. External Diseconomies
  
• Pasar yang dilayani oleh produsen adalah domestik sehingga tidak tahu kemampuan bersaing di pasar internasional.
  
• Belum tentu tingkat ketergantungan menjadi rendah dengan strategi ISI karena bahan baku masih terus diimpor.
  
• Teknologi ISI kebanyakan padat modal dan sedikit menyerap tk.
  
• Nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah daripada barang yang dihasilkan industri yang sama di pasar internasioanal.
  
• Potensi permintaan dalam negeri yang masih meragukan.
  

 

B. Strategi Promosi Ekspor (SPE)

    Outward-oriented strategy yaitu strategi orientasi keluar yang merupakan dasar dari strategi promosi ekspor (spe), menghubungkan ekonomi domestik dengan ekonomi dunia lewat promosi perdagangan

Syarat Keberhasilan SPE:

• Pasar harus menciptakan signal harga yang benar, sepenuhnya merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan, baik di pasar input maupun output.
  
• Tingkat proteksi dari impor harus rendah.
  
• Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan.
  
• Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor.
  
• Deregulasi 4 juli 1996 yaitu tentang pelayanan khusus kepabeanan dan perpajakan, pencabutan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor, dan penyederhanaan prosedur memperoleh ska.
  
  
• Deregulasi 7 Juli 1997 tentang peningkatan daya saing global dari barang-barang dalam negeri.
  
• Deregulasi 3 Oktober 1997 tentang fasilitas dana talangan bagi eksportir dan non eksportir yang berperan sebagai pemasok barang bagi eksportir.
  
• Deregulasi 3 November 1997 tentang pemberian fasilitas ekspor seperti penurunan pajak ekspor, penghapusan pph atas impor emas batangan untuk menghasilkan barang perhiasan untuk
  

 

Perdagangan Luar Negeri & Globalisasi

Pentingnya kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam era global:

• Disatu sisi, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.
  
• Disisi yang lain kebijakan tersebut harus mendukung pertumbuhan ekonomi didalam negeri terutama sector riel, sehingga dapat mempercepat masa recovery dari keterpurukan akibat krisis ekonomi akhir tahun 90-an lalu.
  

Kapan Era Perdangangan Bebas:

• Era perdagangan bebas akan diterapkan oleh Negara maju APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh Negara berkembang APEC pada tahub 2020. Bahkan blok perdagangan regional ASEAN melalui AFTA, perdagangan bebas telah dimulai sejak tahun 2003
  
• Era perdagangan bebas adalah era persaingan, oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas disetiap sector terutama yang menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar dunia.
  

 

Yang Harus Dilakukan Pemerintah

• Mencanangkan kebijakan ekonomi yang strategis dan berpandangan kedepan melalui kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk ekspor non migas Indonesia sekaligus menghadapi globalisasi perdagangan dunia yang semakin cepat dan dinamis.
  
• Diversifikasi pasar dan diversifikasi produk dijadikan strategi dasar untuk menghadapi persaingan global.
  
• Program-program yang dilakukan pemerintah adalah : peningkatan ekspor non migas terutama bagi produk-produk yang berbasis sumber daya Indonesia, pemberdayaan dunia usaha terutama UKM yang berorientasi ekspor serta peningkatan kapasitas produksi terutama bagi industri yang idle menjadi program prioritas di bidang perdagangan luar negeri.
  

  
   

  NERACA PEMBAYARAN
  

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

 

Transaksi dalam neraca Pembayaran

• Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
  
• Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
  

 

Awal Mula Utang Luar Negeri

• Awal pemerintahan ORBA berorientasi pada strategi pemerataan yang berlandaskan pada "Growth model"
  
• "Growth Model Strategy", yaitu strategi pembangunan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang atau secara terarah memusat sehingga menimbulkan efek pertumbuhan yang tinggi
  
• Yang menjadi permasalahan utama adalah pembentukan modal untuk pembangunan.
  

  Sumber?
  

• -Tak dapat disangkal lagi bahwa Utang Luar negeri merupakan cara pemecahan yang pragmatis dan realistis bagi suatu negara yang kekurangan modal untuk membangun negerinya.
  

Apakah ada korelasi antara pertumbuhan PDB riil dan peningkatan jumlah ULN?

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pertahun sejak akhir tahun 1970selalu positif dan tingkat pendapatan perkapita meningkat terus , tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus tiap tahun. Seharusnya korelasinya negatif.

 

Indicator Mengukur Beban Utang Luar Negeri

Debt Service Ratio yakni suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara pembayaran tiap tahun cicilan utang luar negeri ditambah bungannya dengan penerimaan ekspor bersih dalam tahun yang bersangkutan.

Read the rest of this entry »

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

 

Latar Belakang:

• UU No.1 tahun 1945 ttg komite daerah
  
• UU No. 22 tahun 1948, UU pokok Pemerintahan Daerah
  
• UU No 1 tahun 1957, UUP-PD
  
• UU No.18 tahun 1968, UUP-PD
  
• Tap MPRS No. XXI tahun 1966 ttg pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
  
• UUNo. 5 tahun 1974, Pokok-pokok PD
  
• UU No.22 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  
• UU No.25 1999 Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah
  
• UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah
  
• UU No. 33 tahun 2004 Perimbanagan Keuangan pusat dan daerah
  
• Ketegangan antara pusat dan Daerah sehingga menimbulkan tuntutan merdeka di beberapa daerah spt: Aceh, Papua
  
• Ketidak adilan pemerintah pusat dalam memperlakukan daerah secara ekonomi, politik dan kultural.
  
• Kebijakan radikal (big bang) desentralisasi diperkenalkan tahun 1999 melalui UU No. 22/1999 dan UUNo.25/1999
  
• Lahirnya dua UU tersebut untuk merespons dua kondisi sospol yaitu merebaknya tuntutan daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi dan merdeka khususnya daerah-daerah yang kaya akan hasil alam seperti Papua,aceh dan Riau.
  
• UU No 32 dan 33 merupakan perbaikan dari UU sebelumnya.
  

Latar Belakang OTDA:

1.Pembangunan yang tidak merata

• Fokus pertumbuhan Orba
  
• Di tingkat nasional laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan perkapita terus naik setiap tahun.
  
• Namun di tingkat regional, kesenjangan pembangunan ekonomi antar provinsi semakin besar.
  

 

2. ketimpangan ekonomi regional di Indonesia

Penyebabnya:

• Selama pemerintahan Orba, berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan /kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya SDA tidak dapat menikmati secara layak. Juga pinjaman dan bantuan luar negeri, penanaman modal asing (PMA) dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah daripada potensi ekonominya.
  
• Kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD
  
• Kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD
  
• Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemda.
  

 

UNDANG- UNDANG OTDA TINGKAT I & II

1. alasan munculnya uu-otda
   

• krisis ekonomi
  
• lengsernya soeharto
  
• krisis politik dan sosial
  
• hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
  
• semakin parahnya hak azasi manusia
  

  
   

menurut sondakh (1999) ada tiga faktor pemicu disintegrasi bangsa:

• sentimen regional,
  
• ketimpangan dan ketidak berdayaan ekonomi dan represi,
  
• dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal.
  

1. TUJUAN
   

• Tujuan Pokok UU no.25 tahun 1999 adalah
  

    Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah,

• Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proforsional, transparan, rasional, partisipatif, bertanggung jawab(akuntabel) dan pasti,
  
• Mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
  

    Tujuan Pokok UU no.25 tahun 1999 adalah

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah,
   
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proforsional, transparan, rasional, partisipatif, bertanggung jawab(akuntabel) dan pasti,
   
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
   
4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
   
5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
   
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah
   

 

 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sistem NKRI.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pe merintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang bersifat fisik.

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

• Merupakan satu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
  
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di danani APBD
  
• Penyelengaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN.
  

  
   

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan, terdiri atas: dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN

3.Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat

 

DANA ALOKASI UMUM:

• DAU atau bantuan umum (block grants) sering disebut bantuan tak bersyarat (unconditional grants) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.
  
• DAU dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonomi (SDO) dan Inpres.
  
• Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Bantuan umum ini dapat juga dilihat sebagai suatu mekanisme transfer daya beli (purchasing power) dari pemerintah pusat ke pemda (Mahi, 2000).
  
  

  
   

DANA ALOKASI KHUSUS:

• DAK atau bantuan khusus (special grants) merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan tersebut.
  
• Bantuan khusus ini diberikan untuk mendorong pemda dalam menambah barang dan jasa publik tertentu.
  
• Jadi, DAK dapat menjamin bahwa pemda akan menyediakan jasa publik yang sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa harus membebani pemda.
  
• DAK diberikan untuk kegiatan investasi yang merupakan prioritas nasional atau suatu kondisi khusus daerah, misalnya daerah transmigrasi.
  

Read the rest of this entry »

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

 

Latar Belakang:

• UU No.1 tahun 1945 ttg komite daerah
  
• UU No. 22 tahun 1948, UU pokok Pemerintahan Daerah
  
• UU No 1 tahun 1957, UUP-PD
  
• UU No.18 tahun 1968, UUP-PD
  
• Tap MPRS No. XXI tahun 1966 ttg pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
  
• UUNo. 5 tahun 1974, Pokok-pokok PD
  
• UU No.22 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  
• UU No.25 1999 Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah
  
• UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah
  
• UU No. 33 tahun 2004 Perimbanagan Keuangan pusat dan daerah
  
• Ketegangan antara pusat dan Daerah sehingga menimbulkan tuntutan merdeka di beberapa daerah spt: Aceh, Papua
  
• Ketidak adilan pemerintah pusat dalam memperlakukan daerah secara ekonomi, politik dan kultural.
  
• Kebijakan radikal (big bang) desentralisasi diperkenalkan tahun 1999 melalui UU No. 22/1999 dan UUNo.25/1999
  
• Lahirnya dua UU tersebut untuk merespons dua kondisi sospol yaitu merebaknya tuntutan daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi dan merdeka khususnya daerah-daerah yang kaya akan hasil alam seperti Papua,aceh dan Riau.
  
• UU No 32 dan 33 merupakan perbaikan dari UU sebelumnya.
  

Latar Belakang OTDA:

1.Pembangunan yang tidak merata

• Fokus pertumbuhan Orba
  
• Di tingkat nasional laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan perkapita terus naik setiap tahun.
  
• Namun di tingkat regional, kesenjangan pembangunan ekonomi antar provinsi semakin besar.
  

 

2. ketimpangan ekonomi regional di Indonesia

Penyebabnya:

• Selama pemerintahan Orba, berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan /kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya SDA tidak dapat menikmati secara layak. Juga pinjaman dan bantuan luar negeri, penanaman modal asing (PMA) dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah daripada potensi ekonominya.
  
• Kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD
  
• Kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD
  
• Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemda.
  

 

UNDANG- UNDANG OTDA TINGKAT I & II

1. alasan munculnya uu-otda
   

• krisis ekonomi
  
• lengsernya soeharto
  
• krisis politik dan sosial
  
• hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
  
• semakin parahnya hak azasi manusia
  

  
   

menurut sondakh (1999) ada tiga faktor pemicu disintegrasi bangsa:

• sentimen regional,
  
• ketimpangan dan ketidak berdayaan ekonomi dan represi,
  
• dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal.
  

1. TUJUAN
   

• Tujuan Pokok UU no.25 tahun 1999 adalah
  

    Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah,

• Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proforsional, transparan, rasional, partisipatif, bertanggung jawab(akuntabel) dan pasti,
  
• Mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
  

    Tujuan Pokok UU no.25 tahun 1999 adalah

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah,
   
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proforsional, transparan, rasional, partisipatif, bertanggung jawab(akuntabel) dan pasti,
   
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
   
4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
   
5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
   
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah
   

 

 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sistem NKRI.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pe merintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang bersifat fisik.

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

• Merupakan satu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
  
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di danani APBD
  
• Penyelengaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN.
  

  
   

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan, terdiri atas: dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN

3.Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat

 

DANA ALOKASI UMUM:

• DAU atau bantuan umum (block grants) sering disebut bantuan tak bersyarat (unconditional grants) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.
  
• DAU dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonomi (SDO) dan Inpres.
  
• Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Bantuan umum ini dapat juga dilihat sebagai suatu mekanisme transfer daya beli (purchasing power) dari pemerintah pusat ke pemda (Mahi, 2000).
  
  

  
   

DANA ALOKASI KHUSUS:

• DAK atau bantuan khusus (special grants) merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan tersebut.
  
• Bantuan khusus ini diberikan untuk mendorong pemda dalam menambah barang dan jasa publik tertentu.
  
• Jadi, DAK dapat menjamin bahwa pemda akan menyediakan jasa publik yang sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa harus membebani pemda.
  
• DAK diberikan untuk kegiatan investasi yang merupakan prioritas nasional atau suatu kondisi khusus daerah, misalnya daerah transmigrasi.
  

Read the rest of this entry »

Implementasi Sistem, Operasi, dan Pengendalian

Implementasi Sistem, Operasi, dan Pengendalian

Dikarenakan banyak permasalahan dapat terjadi selama implementasi sistem, rencana formal dan pengendalian dalam tahap implementasi harus dibuat. Tiga langkah utama implementasi sistem:

1. Menetapkan rencana dan pengendalian
   
2. Pelaksanaan aktivitas seperti yang telah direncanakan
   
3. Menindaklanjuti dan mengevaluasi sistem yang baru
   

 

Implementasi Sistem

Membuat Rencana dan Pengendalian untuk Implementasi

    Manajemen proyek adalah konsep penting dalam implementasi sistem. Dalam upaya mengelola implementasi proyek dengan baik, dibutuhkan rencana-rencana khusus yang tersusun dengan baik untuk dikembangkan. Rencana-rencana tersebut harus menggabungkan tiga komponen utama: (1) menguraikan proyek ke dalam berbagai tahapan, (2) anggaran khusus yang dapat diaplikasikan di setiap tahap, dan (3) waktu pelaksanaan tertentu yang dapat pula diaplikasikan di setiap tahap proyek.

    Gantt chart menggambarkan secara grafis aktivitas-aktivitas utama pada sebuah proyek implementasi sistem yang bersifat hipotetis. Diagram jaringan menggambarkan urutan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang penting/kritis dalam sebuah proyek, dan bila salah satu dari aktivitas-aktivitas tersebut tertunda, seluruh proyek akan tertunda.

 

Melakukan Aktivitas Implementasi

    Pelaksanaan implementasi aktivitas meliputi pengerjaan aktual rencana desain yang telah disusun sebelumnya.
Aktivitas-aktivitas yang ditemui selama pelaksanaan ini antara lain:

• Menyeleksi dan melatih personel
  
• Memasang perlengkapan baru komputer baru dan detail desain sistem
  
• Menulis dan menguji program-program komputer
  
• Pengembangan standar
  
• Dokumentasi
  
• Konversi file
  

  
   

Pelatihan Karyawan

    Semua implementasi sistem yang berhasil memberikan perhatian yang cukup besar pada pelatihan karyawan. Dalam banyak kasus, implementasi sistem mengharuskan rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan baru. Sementara di kasus lainnya, para karyawan yang sudah ada pun harus diajari bagaimana bekerja dengan format, laporan dan prosedur yang baru.

    Dalam banyak kasus ditemukan bahwa lebih baik untuk melatih kembali karyawan yang ada saat ini. Ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut:

• Biaya perekrutan yang terkait dengan memekerjakan karyawan baru sedapat mungkin dihindari
  
• Para karyawan yang ada saat ini sudah terbiasa dan mengenali sistem operasi perusahaan
  
• Moral para karyawan seringkali meningkat, khususnya dalam kasus terdapatnya promosi posisi-posisi baru bagi karyawan yang ada saat ini
  

  Sejumlah pendekatan untuk pelatihan tersedia bagi perusahaan, seperti:
  

• Memekerjakan konsultan pelatihan dari luar
  
• Menggunakan manual pelatihan
  
• Menggunakan kaset video presentasi
  
• Menggunakan kaset rekaman presentasi
  
• Menggunakan seminar-seminar pelatihan
  
• Menggunakan instruksi-instruksi tercetak (print-out)
  
• Menggunakan komputer-bantu pelatihan
  

Read the rest of this entry »

KEMENANGAN INDONESIA VS THAILAND

Hasil pertandingan piala AFF antara Indonesia melawan Thailand, yang berlangsung pada hari selasa, 7 desember 2010 antara Indonesia melawan Thailand berakhir 2-1. Thailand luluh lantak dihancurkan pasukan garuda merah putih lewat 2 gol dari bambang pamungkas. Hasil ini membuat Thailand tersingkir dari piala AFF. Thailand mengawali gol dari suree sukha, selanjutnya disamakan lewat gol bambang pamungkas, dari titik pinalti setelah Christian Gonzales dilanggar di kotak penalty. Sentak semangat tim garuda bangkit, dan berselang kemudian pemain Thailand melakukan handsball, dan membuat penalty kedua untuk Indonesia. Sang algojo yaitu bambang pamungkas kembali memperdaya kiper Thailand untuk kedua kalinya. Hal ini membuat Indonesia mengoleksi nilai sempurna dalam penyisihan grup A. macan asia yang dulu ditajuti pun kini menjadi macan ompong. hasil lainnya antara laos melawan Malaysia berakhir 4-1 untuk kemenangan Malaysia. Hal ini membuat Malaysia yang terseok-seok melawan Indonesia mendampingi ke semifinal sebagai runner up.

Forza Indonesia!!!

Read the rest of this entry »